Bagaimana Cara Sekolah Menghitung Gaji Guru Honorer?

Jika berbicara tentang Guru Honorer, salah satu hal yang sering diperbincangkan adalah mengenai besarnya gaji yang mereka terima setiap bulan.



Banyak yang beranggapan, gaji guru honorer di Indonesia sangatlah kecil dan tidak berperikemanusiaan. Namun sesungguhnya di balik itu, sekolah tempat guru honorer bertugas juga tak bisa berbuat banyak. Pada tulisan ini, saya akan mencoba sedikit berbagi dan mengupas perhitungan gaji yang diterima oleh guru honorer di sebuah Sekolah Dasar Negeri (SDN).

Saya membatasi hanya untuk SD Negeri karena selama hampir 3 tahun saya ikut ambil bagian dalam perencanaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik yang bersumber dari pusat (BOSNAS), maupun yang bersumber dari daerah (BOSDA). Untuk gaji guru honorer/yayasan dari TK, SD/MI Swasta, SMP, SMA, dan SMK tidak saya bahas karena sepengetahuan saya aturan dan sumber dananya berbeda, meski sama-sama juga menerima BOSNAS (mohon koreksi jika saya salah).

Satu-satunya sumber dana untuk penggajian guru honorer di SD Negeri adalah dana BOS. Berbeda dengan guru di sekolah swasta, guru honorer di SD Negeri tidak diperkenankan menerima tunjangan sertifikasi meski mereka sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Dana BOSNAS yang diterima tiap sekolah bervariasi tergantung jumlah siswa di sekolah tersebut. Semakin banyak siswa di sekolah tersebut, maka akan semakin banyak pula dana yang diterima dan begitu pula sebaliknya. Menurut Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Permendikbud No. 26 Tahun 2017, untuk jenjang Sekolah Dasar, setiap siswa menerima dana sebesar Rp.800.000,00 per tahun.

Besarnya dana BOSNAS ini akan terbagi dalam 4 Triwulan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini pencairan dana BOSNAS mengalami perubahan. Jika biasanya jumlah dana tersebar merata dicairkan pada tiap triwulan sebesar 25%, maka pada tahun ini dana yang dicairkan pada tiap triwulan mengalami perbedaan. Untuk triwulan I dana yang dicairkan sebesar 20%, triwulan II 40%, triwulan III 20% dan triwulan IV 20%. Triwulan II mendapat porsi paling banyak karena digunakan untuk membiayai pembelian buku paket dan kegiatan selama penerimaan peserta didik baru.
Proses cut off Dapodik untuk Dana BOS (sekolahdasar.net)

Untuk dana BOSDA, tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing. Di daerah saya, dana BOSDA yang diberikan oleh Pemkot adalah sebesar Rp. 58.950,00 per bulan tiap siswa. Dalam satu tahun, tiap siswa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 707.400,00 (sekitar 700 ribu rupiah). Berbeda dengan dana BOSNAS yang turun mengikuti alur triwulan, untuk dana BOSDA, pencairan dananya cukup rumit. Selain turun setiap waktu tertentu, besarnya dana BOSDA yang turun mengikuti persentase jenis belanja yang digunakan oleh sekolah.

Ada 3 jenis belanja yang terdapat pada penggunaan BOSDA, yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa (barjas), dan belanja modal. Ketiga jenis belanja ini telah ditentukan jumlah dan persentasenya oleh pihak Pemkot dan Diknas. Jadi, pihak sekolah tidak boleh sembarangan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sekolahnya masing-masing. Sekitar 20% dari dana BOSDA harus digunakan untuk belanja pegawai, sebesar 70% untuk barjas, dan sisanya sebanyak 10% untuk belanja modal.

Ketika saya mengikuti pelatihan penyusunan RKA yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang, setiap sekolah telah mendapat form di dalam MS. Excel mengenai alokasi anggaran untuk ketiga jenis belanja tersebut.Besarnya dana untuk belanja ketiga jenis pengeluaran tersebut telah ditentukan oleh pemerintah. Tiap sekolah harus mengisi sesuai kebutuhan masing-masing dan disesuaikan dengan harga satuan (SSH) yang telah disepakati.

Untuk belanja barjas dan modal hampir semua sekolah telah sepakat. Jikalau ada kesalahan, mungkin penyusun RKA tidak mengikuti aturan harga atau akan belanja di luar kewajaran. Belanja barjas dan modal ini yang nantinya akan masuk dalam aplikasi Sistem Penerimaan Belanja Modal dan Daerah (SIMBADA). Nah, masalah muncul ketika sekolah-sekolah mulai menghitung belanja pegawai yang harus dikeluarkan tiap bulannya.

Belanja pegawai yang didapat dari dana BOSDA digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan (TU, satpam, kebersihan, dll) yang tidak bisa di-cover oleh BOSNAS. Di dalam Juknis BOSNAS sendiri, dana yang boleh digunakan sebagai belanja pegawai adalah maksimal sebesar 15% untuk sekolah negeri dan 50% untuk sekolah swasta. Tentunya, dana ini tak akan cukup digunakan untuk belanja pegawai. Maka, tumpuan sekolah akan beralih kepada BOSDA untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawainya.

Sebagai gambaran, saya akan mencoba memberi contoh hitungan kasar mengenai berapa gaji guru honorer yang bisa dibayarkan di sebuah sekolah. Misalkan, sebuah sekolah memiliki 300 siswa dalam satu tahun ajaran. Anggap saja di dalam sekolah tersebut ada 10 orang guru beserta tenaga kependidikan yang masih berstatus honorer. Maka, dalam satu tahun, sekolah tersebut akan menerima dana BOSNAS sebesar 300 x Rp. 800.000,00 atau Rp. 240.000.000,00. Dana BOSDA yang diterima (mengikuti aturan di wilayah saya) sebesar 300 x Rp700.000,00 atau Rp. 210.000.000,00. Total dana yang diterima sekolah tersebut selama satu tahun sebesar Rp. 450.000.000,00.

Dari dana BOSNAS yang diterima, sebesar 15% digunakan untuk belanja pegawai yakni Rp. 36.000.000,00. Sedangkan dari dana BOSDA yang diterima, sebesar 20% digunakan untuk belanja pegawai. Dari hasil perhitungan, belanja pegawai yang bersumber dana BOSDA adalah sebesar Rp. 42.000.000,00. Maka, dalam satu tahun, total dana yang digunakan untuk membayar gaji GTT dan PTT sebesar Rp. 78.000.000,00.

Setiap Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) akan mendapatkan dana sebesar Rp. 7.800.000,00 per tahun. Artinya, dalam satu bulan, tiap GTT dan PTT di sekolah tersebut akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 650.000,00. Sebagai perbandingan, Upah Minimum Kota (UMK) 2017 yang mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No 121 Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.272.167,50. Jika dipersentasekan, maka perbandingan gaji guru honorer di sekolah tersebut dengan UMK adalah sekitar 28%, atau kurang dari 1/3-nya.

Kecil? Kurang? Ya memang itulah keadaannya yang terhitung di dalam RKA tiap sekolah. Hitungan di atas juga masih perhitungan kasar dan bergantung dengan kondisi sekolah dan daerah. Sekali lagi, kondisi masing-masing sekolah yang berbeda baik jumlah siswa maupun jumlah guru dan tenaga kependidikan honorer membuat gaji guru honorer di setiap sekolah akan berbeda pula. Jika jumlah murid sekolah sedikit dan jumlah guru dan tenaga kependidikan honorer banyak, maka gaji yang diterima akan semakin sedikit dan begitu pula sebaliknya.

Jumlah 650.000 rupiah bagi saya sudah cukup baik dibandingkan ada guru honorer yang hanya menerima 100 ribu hingga 300 ribu rupiah per bulan. Dalam sebuah forum yang pernah saya ikuti dan dihadiri oleh pengawas, kepala sekolah dan guru di tingkat kecamatan, ada seorang kepala sekolah yang mengkritisi jika sekolah masih membayar gurunya di bawah kisaran 800 ribu rupiah hingga 1 juta. Menurutnya, rentang besaran tersebut merupakan upah minimum di dunia pendidikan yang berbeda dengan dunia industri. Hingga tulisan ini saya tulis, tak ada sumber informasi yang akurat mengenai rentang besaran upah tersebut.

Untunglah, di daerah saya, untuk guru dan tenaga kependidikan honorer yang memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun serta telah terverifikasi oleh Dinas Pendidikan akan mendapatkan semacam insentif sebesar 400-500 ribu rupiah per bulan. Jumlah ini meski juga kecil namun bisa menjadi tambahan untuk sekedar menambah kesejahteraan mereka. Selain itu, dari beberapa rekan guru honorer dari sekolah lain yang berbagi tentang gajinya, rata-rata mereka sudah digaji di atas 600 ribu rupiah per bulan. Syukur alhamdulillah.

Sebagai penutup dan tak ingin berpolemik lebih jauh, saya hanya teringat kata-kata Kaisar Hirohito selepas Jepang babak belur di Perang Dunia II yang berbunyi :
“Kita telah jatuh, karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkan sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan ini, karena sekarang kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan.”
 
Meski berada di garis terdepan, namun guru honorer sangat memprihatinkan

Lantas, seberapa penting guru, terutama guru honorer dengan gaji ratusan ribu per bulan di negeri ini? Atau sudah menjadi pilihan kita untuk sekedar menjadi penonton negara lain yang sudah saling berkejaran dengan majunya mereka di dunia pendidikan?

Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Semog para guru tetap semangat mencerdaskan dan mendidik generasi Indonesia. Salam.


*) Catatan :
  • Beberapa sekolah tidak menggaji guru honorer dengan jumlah yang sama dan disesuaikan dengan masa kerja dan beban mengajar tergantung kebijakan sekolah masing-masing. 
  • Besaran persentase dana BOSDA yang digunakan untuk belanja pegawai juga disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing.

30 comments:

  1. Terimakasih guru, meski honormu tak seberapa, jasamu kan kukenang slalu. Semangaaaaat!

    ReplyDelete
  2. Aku prihatin bgt ke nasib guru honoree. Temnku dlu malah pernah dpt 100rb perbulan. Kek ga logis lah. Wis smoga kedepannya kita bs lbh menghargai guru. Haruse guru iki malah gajinya nomer siji akehe yo huhu

    ReplyDelete
    Replies
    1. nah iya kan mbak segitu dapat apa sekarang?
      amin semoga harusnya nomer 1 gajinya

      Delete
  3. wah memang mau gimana lagi ya, makanya perlu perhatian lebih pemerintah kali ya buat yg honorer ini. Cuma yang saya sering lihat sekolah sering masukin guru honorer padahal sudah penuh tp maksain , pdhl ini akan menjadi beban sekolah

    ReplyDelete
    Replies
    1. serba salah bu
      gak masukin honorer sekolah juga kekurangan guru tapi ya gaka da dana

      Delete
  4. Baru tau saya tentang penghitungan gaji Guru Honoree
    terkadang guru honorer lebih serius mengajar dari pada guru yg sudah PNS
    krena yg PNS kadang menganggap mau ngajar atau gk ttp di gaji
    tapi tidak semua, ada beberapa oknum saja yg pernh saya temui selama sekolah dulu..

    ReplyDelete
    Replies
    1. nah
      semoga yang nakal2 bisa tobat ya mas

      Delete
  5. Prihatin dengan guru honorer. Tapi ya gimana lagi. Semoga aja ada rejeki dari pintu-pintu lainnya.

    ReplyDelete
  6. Sedih kalo liat nominalnya, makanya jgn remehkan guru yg sudah mendidik anak kita

    ReplyDelete
  7. Belum lagi yang di pelosok-pelosok, tapi bila memang sudah menjadi profesi berapapun hasilnya patut disyukuri. Dan semoga ada jalan keluar ke depannya.

    ReplyDelete
  8. Andai 650 ribu pun untuk sebulan, apalagi dg waktu 5 hari kerja (atau mungkin 6 hari ya) saya pun bingung kalau penghasilan utama cuma dari ini. Apalagi kalau mesti biayai keluarga. Moga ke depannya ada gaji yg layak ya untuk semua bapak dan ibu guru di sekolah. Untuk sekarang ini, moga ada rezeki dari ladang yg lain biar bapak dan ibu guru kebutuhan hidupnya tetap terpenuhi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. lya mbak segitu dapet apa ya
      tapi bener masih ada banyak pintu rezeki

      Delete
  9. aru tau saya tentang penghitungan gaji Guru Honor. Semoga mereka lekas jadi pns

    ReplyDelete
  10. Berapa pun gaji guru, saya tetap mencintai pekerjaannya yang sangat mulia. :)

    ReplyDelete
  11. Gaji honorer kecil tapi kadang dapat tempat untuk menerapkan ilmunya di sekolah susah tanpa link kerabat atau relasi. Semoga berkah,karena kalau yg dikejar gaji ya masih tergolong kecil

    ReplyDelete
  12. wah, saya malah kemarin ga nanyain gaji pas ditawarin jd guru di MA swasta. Tp sudah siap jg sih karena cerita2 beberapa tetangga yg jd guru honorer di sekolah2 lain jg kisaran segitu, meski di Batam UMK >3jt/bln

    ReplyDelete
  13. terkadang tertutupi seragam, meski honornya kecil, rezeki sudah ada yang mengatur

    ReplyDelete
    Replies
    1. bener mas rejeki sudah ada yang ngatur ya

      Delete
  14. Ternyata begitu ya perhitungan "kasar" nya. Memang, pantas jika guru honorer berteriak.
    Tapi sebenarnya jika guru asli bekerja dg baik dan benar sesuai tupoksinya, gurunya tidak perlu banyak, sehingga bisa dibagi lebih rata (agak besar).
    Kebanyakan yg trjdi, krn ad guru honorer, guru asli lbh bnyk cuti atau nyantai.
    Tidak berbeda dg kasus di PNS asli dan honorer, honorer hny sapi perahan pekerja aslinya.
    Hendaklah bekerja sesuai tupoksinya, apapun itu, saling menghargai, bekerja sesuai tupoksi dan beban serta tanggung jawab.
    Kalau semuanya sadar itu, nasib guru honorer sedikit lebih baik.

    ReplyDelete
    Replies
    1. nah itu memang tumpang tindih masalah tupoksi ini mas
      tapi ya gimana lagi di lapangan seperti itu

      Delete
  15. Coba yah Indonesia lebih bereffort ke pendidikan daripada infrastruktur. Padahal pendidikan itu bisa bikin negara ini maju lho. Kan yang ngurusi negara ini kedepannya adalah generasi muda. :D

    ReplyDelete

Theme images by merrymoonmary. Powered by Blogger.