 |
| Ilustrasi. - Dok istimewa |
Kemarin, saya mendapat berita ada penutupan sepihak sebuah portal perumahan di Kota Malang oleh warga.
Penutupan ini imbas dari pembukaan jalan tembus di perumahan tersebut yang ditolak oleh warga. Saya sih mulanya hanya melihat dan mengikuti saja berita ini. Jalan tembus ini dibangun oleh Pemkot dengan alasan untuk mengurangi kemacetan.
Namun, pembangunan ini ditolak oleh warga dengan alasan tidak memenuhi ketentuan dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Warga merasa jika jalan tembus dibangun, privasi dan ketenangan mereka akan terganggu karena orang akan mudah untuk lalu lalang. Makanya, mereka mempertahankan jalan masuk hanya lewat dua sisi saja, yakni jalan yang kini diportal dan jalan lain yang lebih kecil.
Lantaran warga menutup portal, maka saya pun jadi ikut merasa risih. Masalahnya, di dalam perumahan itu ada beberapa sekolah, mulai TK sampai SMP. ada perguruan tinggi. Ada musem dan ada pula akses menuju ke sebuah rumah sakit.
Artinya, walau jalan perumahan, nyatanya di dalamnya juga banyak fasilitas umum yang dipergunakan oleh warga kota. Masalah ini pun juga berdampak pada warga kota lain yang punya kepentingan di daerah tersebut. Semisal, orang tua siswa yang mengantar jemput anaknya atau kurir paket/ojek online.Belum lagi mahasiswa yang ngekos di sana. Penutupan jalan ini juga akan berdampak pada aktivitas mereka.
Berhubung saya juga punya kepentingan ada saudara yang bersekolah di sana dan juga sering mengantarkan barang ke sana, maka saya pun mengadu ke salah satu anggota DPRD kota. Tujuannya agar masalah ini bisa ditengahi dan diselesaikan dengan baik-baik. Walau saya juga kasihan dengan warga perumahan, tapi penutupan jalan ini juga membuat susah.
Saya pun memberi link berita dan membeberkan kronologi masalah. Saya minta ayo tolong dong DPRD ini memanggil semua pihak yang berkepentingan. Duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Permintaan saya wajar kan karena DPRD berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat. Duduk bersama adalah solusi.
Saya memberi informasi juga bahwa selama ini tiap pihak yang berselisih kukuh dengan pendapatnya masing-masing. Tidak ada titik temu dan akhirnya kepentingan bersama yang menjadi korban. Saya juga mendapatkan info bahwa warga perumahan sebenarnya sudah meminta Pemkot untuk duduk bersama, tetapi pihak Pemkot malah tidak menanggapinya. Justru warga diadu domba seakan-akan ada yang setuju dengan pembangunan jalan tersebut.
Lantas, apa jawaban anggota DPRD itu?
Saya malah diminta terus bersuara, ke balaikota, dan menjadi koordinator warga.
 |
| Lah...... |
Loh, maksudnya???
Saya lantas memberi informasi lagi kalau saya warga luar yang juga terkena dampak masalah ini. Saya katakan kalau jalan itu jalan perumahan biasa saya sih tidak mau ikut campur. Masalahnya di sana ada fasilitas umum yang cukup banyak. Sebagai warga kota, ya saya punya hak untuk meminta masalah ini dibantu penyelesaiannya oleh DPRD.
Saya pun mengutarakan lagi, warga di sana sudah punya akun media sosial yang update perkembangan situasi. Apa salahnya pihak DPRD mengundang mereka duduk bersama? Seperti yang dilakukan oleh DPR pusat saat ada banyak kasus viral. Mereka mengundang banyak pihak duduk bersama. Mendengarkan satu per satu pihak yang bertikai dan mencari solusi. Itu yang saya harapkan dan menurut saya ini wajar dan paling baik untuk dilakukan kan? Lantaran, selama ini saya tidak pernah mendengar berita DPRD mengundang warga atau melakukan hearing bersama pihak terkait.
Ia pun menjawab andaikata. Iya, andaikata, berarti belum dilakukan. Andaikata ada anggota sejumlah 20 yang tidak setuju dan 25 yang setuju, maka ya tidak bisa.
Loh????
Bukan masalah setuju tidak setuju dulu soal pembangunan jalan. Duduk bersama dulu. Musyawarah dulu di gedung DPRD. Sesuai tugas dan fungsi kalian. Nanti dinamikanya bagaimana kan akan jelas di sana. Apalagi kalau bisa kegiatan tersebut diselesaikan secara langsung.
Saya melihat, ia main aman dengan masalah ini. Tidak mau menggunakan wewenangnya untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi ada satu kalimat yang membuat saya ngakak. Ia meminta saya menghubungi 44 anggota DPRD lain agar lebih banyak anggota dewan yang mau mengangkat masalah ini.
Lah????
Lah???
Padahal dia kan kerja satu atap. Bisa dong aspirasi ini juga diangkat, terlebih sudah viral juga. Ngapain juga saya DM satu per satu anggota DPRD yang mbalas pesannya nunggu kiamat kubro.
Saya hanya mengatakan padanya cukup tahu. Ya cukup tahu kalau anggota dewan tidak berani menengahi masalah seperti ini. Entah karena penakut atau apa, yang jelas wadul ke DPRD kota adalah kegiatan yang sia-sia.