Hampir Berimbang, Ini Komposisi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Malang Periode 2024-2029

Ilustrasi. - UMSU

Proses rekapitulasi perhitungan suara pemilu legislatif sudah mencapai babak akhir.

Hampir semua daerah telah melakukan rapat pleno penetapan anggota legislatif terpilih untuk masa jabatan 2024-2029. Pun demikian dengan Kota Malang yang telah menyelesaikan tahapan ini beberapa waktu yang lalu. Meski sempat diwarnai ketegangan akibat perbedaan antara formular C1 yang dimiliki saksi dengan hasil yang dihitung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tetapi secara keseluruhan, proses rekapitulasi berlangsung dengan lancar.

Dari hasil rekapitulasi tersebut, maka sebanyak 45 anggota dewan terpilih pun bisa diketahui. Warga Kota Malang sendiri memilih 45 calon anggota legislatif pada 5 dapil yang ada, yakni Klojen, Sukun, Lowokwaru, Blimbing, dan Kedungkandang. Masing-masing dapil memiliki jumpah perwakilan yang berbeda, sesuai dengan jumlah penduduk. Paling sedikit adalah Dapil Klojen dengan 5 anggota terpilih dan paling banyak adalah Dapil Kedungkandang dengan 11 anggota terpilih.

PDI Perjuangan Tetap Jadi Pemenang

Lalu, bagaimana komposisi anggota dewan Kota Malang berdasarkan perwakilan partai politik?

Ternyata, lima tahun mendatang komposisi DPRD Kota Malang cukup berimbang. Artinya, tidak ada partai politik yang benar-benar memiliki dominasi yang cukup besar. Selisih jumlah kursi antar partai politik pun sangat kecil, antara 1-3 buah. Alhasil, kekuatan partai politik di Kota Malang cukup berimbang.

PDI Perjuangan memang masih menjadi partai pemenang sejak 2014. Namun, suara partai politik ini mengalami penurunan secara nasional yang juga berimbas ke Kota Malang. PDI Perjuangan memperoleh 9 kursi atau menurun 3 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya. Pada 2019 lalu, partai berlambang moncong putih ini berhasil memperoleh 12 kursi dengan selisih yang cukup jauh dengan partai pemenang kedua.

Partai Pendukung 01 dan 02 yang Mengalami Kenaikan

PKB dan PKS mengalami kenaikan suara di Kota Malang yang cukup signifikan sehigga keduanya bisa memperoleh tambahan 1 kursi jika dibandingkan pemilu sebelumnya. PKB memperoleh 8 kursi sedangkan PKS mendapat 7 kursi. Dua partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin ini seakan mendapat efek dari pencapresan keduanya walau pasangan capres-cawapres  yang diusung kalah telak terutama di Kota Malang. Dengan tambahan kursi ini, maka jarak dengan partai pemenang, yakni PDI Perjuangan tidak terlalu jauh.

Dua partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran yakni Gerindra dan Golkar juga mengalami kenaikan satu kursi pada pemilu kali ini. Jika pada 2019 lalu mereka mendapatkan 5 kursi, pada pemilu kali ini keduanya mendapatkan 6 kursi. Beberapa caleg petahana juga masih menduduki kursi dewan periode mendatang.

Kenaikan suara juga terjadi pada Partai Nasdem. Partai pimpinan Surya Paloh ini mengalami kenaikan 1 kursi jika dibandingkan pemilu sebelumnya. Pada 2019, partai ini mendapatkan kursi sebesar 2 buah. Pada 2014, Partai Nasdem mendapat tambahan 1 kursi menjadi 3 buah. Jadi, semua partai politik pengusung pasangan Anies-Muhaimin sama-sama mendapat tambahan 1 kursi.

Meski mendapat cibiran dengan kecurangan limpahan suara secara nasional, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berhasil mendpaat tambahan 1 kursi. Untuk proses rekapitulasi suara PSI di Kota Malang tidak ada laporan mengenai penggelembungan suara seperti di daerah lain. Suara partai pimpinan putra mahkota kedua Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep juga naik cukup drastis di Kota Malang. Pada pemilu kali ini, PSI mendapat 2 kursi.

Stagnasi dan Penurunan Suara Parpol

Stagnasi justru dialami oleh Partai Demokrat. Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono ini memperoleh  3 kursi, sama dengan pemilu sebelumnya. Tetangga saya yang nyaleg dari partai ini juga gagal menjadi anggota dewan walau memperoleh kenaikan suara yang cukup signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Namun, apa daya, suara partainya masih kalah dengan partai lainnya.

Satu partai terakhir yang mendapatkan kursi adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Suara partai ini menurun cukup drastis, sama dengan suara PDI Perjuangan. PAN harus rela kehilangan 2 kursi dari semula 3 kursi pada 2019, kini menjadi 1 kursi.

Ada satu partai yang kehilangan kursi, yakni Perindo. Jika pada pemilu 2019, partai pimpinan Bos MNC Hary Tanoe ini mendapat 1 kursi, maka kursi itu pun harus rela diberikan ke partai lain. Kebetulan juga, anggota dewan yang menjabat periode sebelumnya juga tetangga saya beda RT.

Satu partai besar yang gagal mendapatkan kursi kembali adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sejak 2019, partai ini tidak mendapatkan kursi sama sekali. Partai berlambang ka’bah ini terakhir mendapatkan 3 kursi pada 2014. Pada pemilu kali ini, semua caleg PPP gagal menjadi anggota DPRD Kota Malang.

Selain berimbangnya jumlah kursi partai politik, hampir separuh jumlah anggota yang terpilih adalah anggota baru. Ada 22 dari 45 anggota terpilih adalah wajah baru yang belum pernah menjadi anggota dewan sebelumnya. Dengan banyaknya wajah baru ini, maka bisa dikatakan ada penyegaran di tubuh legislatif Kota Malang. Harapan untuk adanya ide baru memajukan Kota Malang dan mengawasi jalannya pemerintahan pun disematkan pada mereka.

Meski begitu, adanya wajah baru yang cukup banyak juga cukup riskan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tentu, ingatan kita masih kuat mengenai hampir semua anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang menjadi tersangka pembahasan APBN-P Kota Malang 2015. Saat itu, kegiatan legislatif di Kota Malang hampir lumpuh total.

Wajah baru tentu belum banyak pengalaman mengenai pembahasan dan sejenisnya. Maka, mereka harus bisa membekali diri dan membentengi nafsu agar jangan sampai melakukan hal yang sama. Apalagi, godaan proyek-proyek pembangunan di Kota Malang sangatlah banyak.